Praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia tengah memasuki babak baru yang lebih sinis dan manipulatif. Jika sebelumnya sindikat hanya mengandalkan jeratan utang atau kekerasan fisik, kini mereka mulai menggunakan “senjata” administratif untuk meneror mental korban dan keluarganya. Modus “Gugat Balik” yang marak diberitakan di berbagai media pada awal Januari 2026 menjadi alarm keras bagi kedaulatan hukum kita. Dengan memaksa keluarga menandatangani Surat Izin Suami/Wali yang bermuatan ancaman pidana bagi mereka yang membatalkan keberangkatan, sindikat ini sejatinya sedang menyandera kedaulatan warga negara di bawah kertas bermaterai yang ilegal.
Secara hukum, modus ini merupakan bentuk pembodohan massal yang sangat keji. Sebagaimana terungkap dalam berbagai laporan media, keluarga dipaksa menyatakan “siap bertanggung jawab penuh” dan “tidak akan menuntut” meski pemberangkatan dilakukan ke negara yang masih dalam status moratorium, seperti Arab Saudi. Publik perlu memahami dengan jernih bahwa secara prinsip hukum perdata maupun pidana, setiap kesepakatan yang objeknya melanggar undang-undang—dalam hal ini penempatan non-prosedural secara otomatis adalah batal demi hukum (null and void). Artinya, surat pernyataan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekusi apa pun di meja hijau. Namun, bagi masyarakat awam di pelosok desa, ancaman “akan dituntut hukum” dalam surat tersebut sudah cukup untuk membungkam keberanian mereka melapor, memaksa mereka tetap mengirim anggota keluarga ke lubang eksploitasi.
Respons cepat Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, patut diapresiasi sebagai langkah awal yang berani. Penegasan beliau bahwa surat-surat tersebut adalah bentuk intimidasi keji menunjukkan bahwa negara mulai menyadari ada celah psikologis yang dimainkan oleh mafia. Namun, pernyataan lisan tentu tidaklah cukup. Pernyataan Menteri yang menyebut bahwa dokumen tersebut adalah “sampah hukum” harus segera diikuti dengan langkah konkret di lapangan. Mafia TPPO tidak akan berhenti hanya karena sebuah siaran pers; mereka hanya akan mundur jika melihat aparat penegak hukum mulai menyeret para sponsor dan calo ke balik jeruji besi atas dasar pemalsuan dan intimidasi dokumen.
Memasuki tahun 2026, tantangan kementerian ini semakin besar seiring dengan target ambisius pemerintah untuk menempatkan 500.000 hingga 700.000 Pekerja Migran Indonesia (PMI) terampil. Angka ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia merupakan peluang peningkatan ekonomi; namun di sisi lain, target kuantitas yang besar ini bisa menjadi magnet bagi sindikat ilegal untuk menyusupkan skema non-prosedural di balik jubah program resmi. Jika negara tidak hati-hati, ambisi mengejar angka penempatan justru bisa mengendurkan pengawasan di tingkat akar rumput, yang pada akhirnya memberikan ruang bagi mafia untuk terus memproduksi surat-surat ancaman “gugat balik” tersebut.
Salah satu ganjalan utama dalam pemberantasan TPPO yang juga mengemuka dalam sorotan publik belakangan ini adalah masih kuatnya ego sektoral di antara kementerian dan lembaga. Perlindungan PMI tidak bisa hanya menjadi beban tunggal Kementerian P2MI. Polri sebagai ujung tombak penegakan hukum, Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang, dan Pemerintah Daerah sebagai garda terdepan di tingkat desa harus menyelaraskan frekuensi. Selama masih ada kesan bahwa kementerian hanya bekerja di level makro sementara di level desa para calo masih bebas berkeliaran membagikan surat ancaman, maka komitmen perlindungan hanyalah retorika di atas kertas mewah yang tidak menyentuh realita.
Dalam konteks pengawasan, peran warga sipil dan komunitas di tingkat desa menjadi krusial. Kita tidak boleh membiarkan keluarga PMI berjuang sendirian melawan gertakan mafia. Edukasi hukum harus dilakukan secara masif hingga ke tingkat rukun tetangga (RT). Masyarakat harus diberi pemahaman bahwa negara hadir untuk melindungi mereka yang membatalkan keberangkatan ilegal, bukan malah membiarkan mereka digugat oleh calo. Keberanian warga untuk memviralkan dokumen-dokumen ancaman dan melaporkannya melalui kanal pengaduan resmi kementerian harus didukung oleh jaminan keamanan dari aparat penegak hukum, sehingga mafia tidak lagi memiliki ruang untuk melakukan intimidasi balasan.
Secara teknis, pemerintah perlu mempertimbangkan digitalisasi total dalam proses perizinan wali. Jika Surat Izin Suami/Wali diintegrasikan ke dalam sistem aplikasi Smart Migrant atau Siskopmi yang menggunakan verifikasi biometrik dan tanda tangan elektronik tersertifikasi, maka ruang bagi calo untuk menyisipkan klausul “ancaman” secara manual akan tertutup rapat. Digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk memutus rantai administrasi gelap yang menjadi nafas utama sindikat perdagangan orang. Tanpa inovasi teknologi yang merambah hingga ke validasi dokumen pribadi, sindikat akan selalu selangkah lebih maju dalam memanipulasi ketidaktahuan warga.
Pada akhirnya, keberhasilan program prioritas PPMI 2026 tidak akan diukur dari seberapa banyak devisa yang masuk, melainkan dari seberapa aman setiap warga negara saat mencari nafkah. Langkah Menteri Mukhtarudin dalam menghadapi modus “Gugat Balik” ini adalah ujian nyali yang sesungguhnya bagi negara. Kita menunggu pembuktian bahwa hukum di republik ini benar-benar tajam ke atas terhadap mafia, dan tumpul ke bawah untuk melindungi rakyat kecil. Jangan biarkan mafia menulis aturannya sendiri di atas rasa takut rakyat kita. Perlindungan pekerja migran harus dimulai dari kepastian bahwa tidak ada lagi satu pun keluarga di desa yang merasa tersandera oleh selembar kertas ilegal bermaterai.
Penulis: Romadhon Jasn, Aktivis Nusantara Pemerhati PPMI
Komentar