Cancel Culture
Beranda » Blog » Belum Boleh Bermedsos, Sudah Paham Cancel Culture

Belum Boleh Bermedsos, Sudah Paham Cancel Culture

Oleh: Liza Dwi Eftiza Khairunniza

Halo Nusantara, Jakarta – Sejak 28 Maret 2026, akses anak di bawah 16 tahun ke media sosial resmi ditunda. Enam bulan berjalan, pemerintah mencatat jutaan akun anak telah dinonaktifkan. Namun, menutup akun tidak sama dengan menutup pengaruh media sosial. Saya menyaksikannya sendiri di sebuah kelas tujuh SMP di Bandung. Siswa yang belum cukup umur untuk bermedia sosial di sana justru fasih membicarakan cancel culture.

Saya hadir di kelas itu sebagai peneliti. Awalnya saya mengira fenomena seperti ini hanya dipahami orang dewasa atau remaja yang lebih tua. Ketika siswa ditanya apa itu cancel culture, saya menduga kelas akan hening. Dugaan saya keliru. Banyak yang mengangkat tangan dan memaparkan pemahamannya. Sebagian bahkan menyertakan contoh kasus dari media sosial, yaitu perselingkuhan pasangan selebritas yang sempat viral dan berujung hujatan massal warganet. Diskusi pun langsung ramai. Guru mereka tetap mengarahkan diskusi agar tidak berhenti pada gosip, tetapi menjadi bahan pelajaran.

Dari situ saya menyadari sesuatu. Anak-anak ini begitu cepat terpapar berita di media sosial sehingga mereka memahami cancel culture dengan sendirinya, tanpa ada yang mengajarkannya secara khusus. Sebagian dari mereka bahkan tampak lebih paham daripada orang dewasa di sekitarnya.

Penelitian disertasi saya mengembangkan model pembelajaran IPS berbasis teknologi untuk membangun keterampilan sosial dan literasi digital siswa dalam menghadapi cancel culture. Saya kira tugas saya adalah mengenalkan apa itu cancel culture. Ternyata PR-nya bukan di situ. Mereka sudah tahu apa itu. Yang belum mereka miliki adalah pegangan: bagaimana harus bersikap ketika melihat seseorang ramai-ramai “dibatalkan” di media sosial.

Lapangan Kerja yang Tumbuh dari Rawa

Cancel culture, singkatnya, adalah aksi beramai-ramai menarik dukungan, mengecam, hingga mengucilkan seseorang di ruang digital karena ucapan atau tindakannya dianggap salah. Di satu sisi, ia bisa menjadi kontrol sosial. Di sisi lain, ia mudah berubah menjadi penghakiman massal tanpa ruang klarifikasi, bahkan perundungan.

Kebijakan yang saya singgung di awal adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas. Dalam evaluasi enam bulan penerapannya, pemerintah mencatat TikTok saja telah menonaktifkan sekitar sembilan juta akun anak. Namun, Kementerian Komunikasi dan Digital juga mengakui masih ada anak yang memalsukan umur agar tetap bisa bermedia sosial.

Siswa kelas tujuh yang saya temui berada di bawah batas usia itu. Secara aturan, mereka belum boleh punya akun. Secara kenyataan, mereka sudah fasih membicarakan apa yang terjadi di dalamnya. Ini tidak mengherankan. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2025 mencatat penetrasi internet pada anak-anak Generasi Alpha sudah mencapai 79,73 persen. Kalaupun akun mereka ditutup, kabar dari media sosial tetap sampai kepada mereka: lewat teman, grup percakapan, atau tangkapan layar yang beredar.

Karena itu, pembatasan akses memang perlu, tetapi tidak cukup. Menunda akses tidak otomatis membuat anak tahu cara bersikap. Pada usia enam belas tahun, mereka akan masuk ke media sosial dengan dinamika yang sama. Pertanyaannya, bekal apa yang sudah kita berikan?

Teladan dari orang dewasa pun belum menggembirakan. Ketika Microsoft merilis Digital Civility Index pada 2021 dan menempatkan warganet Indonesia di urutan terbawah Asia Tenggara soal kesopanan, akun Instagram Microsoft diserbu komentar hingga kolom komentarnya ditutup. Respons itu justru membenarkan temuannya. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat. Yang mereka lihat setiap hari adalah orang dewasa yang cepat menghakimi.

Contoh Politik yang Paling Umum dan Penting untuk Dipahami

Ada yang berpendapat urusan ini cukup diserahkan kepada orang tua. Peran orang tua memang besar. Namun, tidak semua orang tua mengikuti perkembangan dunia digital secepat anaknya, seperti yang saya saksikan sendiri di kelas itu. Di sinilah sekolah, khususnya guru IPS, punya peran strategis. Pelajaran IPS membahas interaksi sosial, norma, dan nilai. Fenomena cancel culture adalah bahan ajar yang hidup untuk materi itu.

Model yang saya kembangkan berangkat dari kerangka TPACK, yaitu perpaduan penguasaan teknologi, cara mengajar, dan materi pelajaran. Pembelajarannya berjalan dalam enam tahap. Siswa memulai dari kasus digital yang dekat dengan keseharian mereka, lalu menggali persoalan di baliknya. Teknologi dipakai untuk menelusuri dan menimbang informasi, bukan sekadar alat presentasi. Siswa kemudian berdiskusi dalam kelompok untuk mencari jalan keluar dan menyajikan solusinya dalam bentuk digital. Pembelajaran ditutup dengan refleksi tentang warga digital seperti apa yang ingin mereka jadi.

Antusiasme di kelas itu menunjukkan bahwa anak tidak perlu dijauhkan dari topik ini. Mereka perlu ditemani memahaminya.

Ada tiga hal yang bisa dilakukan. Pertama, guru IPS dapat mengaitkan materi interaksi sosial dan norma dengan kasus digital yang aktual, bukan hanya contoh dari buku teks. Kedua, pelatihan teknologi bagi guru jangan berhenti pada cara memakai aplikasi. Guru juga perlu dibekali cara mengajarkan sikap dan etika di ruang digital. Ketiga, evaluasi PP Tunas sebaiknya tidak hanya menghitung akun yang ditutup, tetapi juga mengukur kesiapan anak. Pemerintah sendiri sudah menyatakan bahwa jumlah akun yang dinonaktifkan bukan satu-satunya indikator. Itu langkah yang tepat, dan literasi anak layak menjadi salah satu ukurannya.

Anak-anak kita adalah warga digital yang paling aktif sekaligus paling rentan terpengaruh. Tugas guru dan orang tua bukan hanya mengawasi, tetapi juga peka terhadap perubahan zaman dan perubahan perilaku anak. Menutup pintu memang perlu. Namun, yang lebih penting adalah mengajari mereka cara melangkah ketika pintu itu terbuka.

Antara Cinta dan Adat: Siapa yang Menanggung Bebannya?

Penulis: Liza Dwi Eftiza Khairunniza, Dosen Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Makassar; Kandidat Doktor Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *